June 19, 2012
Indonesia's Religious (In) tolerance
May 14, 2012
How Safety is Flying To/From Soeta Airport?
Chappy Hakim
Penerbang, Pemegang ATPL
(Airlines Transport Pilot Licence) No 2391
February 6, 2012
I Am The Voice From The East (VOTE)
January 21, 2012
Gandum, Air, dan Garam
Tak ada yang istimewa dengan gandum, air dan garam. Ketiganya adalah bahan-bahan yang sudah kerap kita jumpai di dapur kita. Tetapi di tangan Idries Shah (m. 1996), sarjana kelahiran India yang banyak menulis tentang dunia sufi (tasawwuf, mistik Islam), gandum, air, dan garam bisa menjadi metafor yang menarik tentang perjalanan hidup manusia menuju kepada kematangan. Saya mengutip metafor ini dari buku Shah yang memuat kisah-kisah sufi yang menarik, Tales of the Dervishes (1969).
[Source: Ulil Abshar Abdalla at BeritaSatu.Com]
November 2, 2010
Happy Birthday, Bapak Marzuki Alie ...
Belum habis duka kita akan bencana yang terjadi di Wasior, Papua, gempa dan tsunami di Kepulauan Mentawai, Sumatra dan meletusnya Gunung Merapi di Jawa Tengah, seakan saling berlomba menambah curah airmata di bumi ini.
Namun ada satu "bencana" lagi yang membuatku terhenyak, dan sungguh bersedih. Bencana krisis empati dan kepedulian anak bangsa khususnya para pejabat alias pemimpin negeri !
Kepada merekalah, para pemimpin negeri, jutaan rakyat yang terkena bencana saat ini seharusnya dapat mengandalkan dan meraih harapan mereka kembali. Namun ternyata bukan secercah harapan yang ditawarkan, melainkan ucapan dan tindakan yang justru menambah derasnya curah airmata korban bencana !
Marzuki Alie. Sang Ketua DPR RI periode 2009-2014 dari Partai Demokrat. Kelahiran Palembang, Sumatra Selatan pada 6 November 1955. Entah apa yang dipikirkannya sebelum beliau mengucapkan perkataan yang ternyata (kembali) menimbulkan kontroversi dan melukai begitu banyak anak negeri, termasuk konstituennya sendiri (termasuk diriku yang juga memberikan suaraku pada Partai Demokrat di masa pemilu lalu!).
Mulutmu, harimaumu ! Maka berhati-hatilah terhadap keluaran "pabrik kata-kata"mu.
Bukan ucapan penghiburan dan simpati yang terucap kepada masyarakat Kepulauan Mentawai, ketika 394 orang tewas, 313 orang hilang dan 23,000 orang mengungsi dan kehilangan tempat tinggal serta harta bendanya.
"Salah sendiri kenapa hidup di pantai. Siapa pun yang takut kena ombak jangan tinggal di pinggir pantai. Mentawai itu kan pulau. Jauh itu. Pulau kesapu dengan tsunami, ombak besar, konsekuensi kita tinggal di pulaulah". Dan kemudian beliau menyarankan agar masyarakat direlokasi ke daratan.
Sebelumnya, terkait rencana kunjungan para anggota dewan ke luar negeri yang bertepatan dengan terjadinya berbagai bencana, dan munculnya wacana agar para anggota dewan menunda kunjungan "study banding" mereka, sang pemimpin juga mengatakan bahwa tugas DPR adalah melakukan pengawasan bukan tanggap darurat, sehingga kunjungan ke daerah maupun luar negeri tak boleh ditunda.
Ucapan beliau yang sebentar lagi akan berulangtahun ke 55 tahun, usia dimana kematangan dan kearifan selayaknya telah diraih, rasanya memberi luka yang mungkin terasa lebih menyakitkan ketimbang terjangan gelombang tsunami. Sang pemimpin wakil rakyat yang tidak lagi berempati terhadap rakyatnya. Sepertinya kepedulian dan empati hilang raib ketika kursi dan tahta telah diraih, ketika telah mencapai puncak kejayaannya dan lupa mereka yang dulu berjuang bersamanya.
Selamat ulangtahun, pak Marzuki. Ditengah berbagai kekecewaan dan mungkin juga makian karena ucapan anda, semoga tetap membuat anda mampu berzikir dan merenung. Apakah sesungguhnya yang anda inginkan saat hendak meraih kursi DPR ? Membangun Indonesia dan memajukan masyarakat kah ? Atau meraih kepentingan anda semata dan melukai berjuta rakyat Indonesia. Hanya anda yang mampu menjawabnya.
Ohya ! Sekedar saran dari suara yang terlupakan: suara saya ketika mempercayakan hak pilih saya kepada anda. Di saat waktu senggang anda, cobalah pelajari lagi ilmu antropologi dan sejarah Indonesia, akan bermanfaat membuat anda mengerti bahwa tidak mudah merelokasi masyarakat dari satu daerah ke daerah lain. Pelajarilah sejarah negeri dan berbagai budaya masyarakat Indonesia. Juga, pecat konsultan komunikasi anda saat ini ! Carilah seorang konsultan komunikasi sekaligus konsultan politik, yang memang mampu membantu anda bekerja. Dan akuilah bahwa memang anda lemah dalam berkomunikasi, bangunlah empati anda ! Itulah dasar hakiki jika anda ingin menjadi pemimpin: miliki hati dan kepedulian !
September 23, 2010
Pintu Masuk Negeriku !
Bandara udara ataupun pelabuhan suatu negara sesungguhnya adalah gerbang pertama bagaimana kita memperkenalkan kondisi "dalam negeri" kita kepada orang luar. Image kita kepada dunia international. Sehingga selayaknya lah kita sungguh memperhatikan "gerbang pertama" ini, baik secara kualitas maupun estetika.
Namun apa yang terjadi di Bandara Soetta, kebanggaan Indonesia ???
Belum lagi soal kebersihan "toilet", banyaknya pedagang asongan yang lalu-lalang, ojek motor, taksi gelap, dan calo tiket yang turut meramaikan bandara, padahal seharusnya dapat dikelola atau disterilkan demi kenyamanan penumpang.
Sudah saatnya pemerintah negeri ini membenahi kesemrawutan di Bandara Soeta. Selain memperbaiki kualitas pelayanan, juga harus ditunjang oleh sarana pendukung. Sesungguhnya Bandara Soeta, yang kini mempunyai tiga terminal memiliki daya tampung 22 juta penumpang pertahun, padahal kenyataannya jumlah penumpang yang menjejakkan kaki di Bandara Cengkareng ini setiap tahunnya bisa mencapai 38 juta orang, atau, hampir dua kali lipat dari daya tampung sebenarnya.
Oleh sebab itu selama masalah daya tampung tak terselesaikan, hal yang sama rasanya akan terus terjadi. Bandara international seharusnya dilengkapi dengan fasilitas memadai dan akses transportasi mudah serta nyaman. Sekali lagi, bandara adalah pintu masuk suatu negara dan tentunya harus dijaga dan dirawat kebersihan, keamanan, dan kenyamanannya.
Jadi, mana yang harus diprioritaskan lebih dahulu, membangun ulang gedung DPR yang super mewah itu, atau kah, Bandara Soeta ???
May 7, 2010
Ekonomi RI tanpa Sri Mulyani
Riset yang dibukukan itu diterima luas di dunia dan diterapkan di negara-negara maju, mulai dari Amerika Serikat, Jerman, Inggris, sampai Malaysia, Thailand, dan Singapura. Sementara di Indonesia, orang- orang yang mengejar kinerja kehilangan rumah dan dibiarkan pergi. Itukah yang terjadi dengan Sri Mulyani? Bagaimana masa depan ekonomi Indonesia tanpa mereka?
Tak dapat disangkal bahwa negeri ini masih perlu banyak tokoh perubahan. Namun, perubahan selalu datang bersama sahabat-sahabatnya, yaitu resistensi, penyangkalan, dan kemarahan. Hasil yang dicapai para achiever selalu ditertawakan dan mereka diadili, dipersalahkan secara hukum, seperti yang dialami Nicolaus Copernicus di abad ke-16, Giordano Bruno (1600), dan Galilei Galileo (1633) saat memperjuangkan kebenaran.
Sebagian besar change maker diadili oleh bangsanya, dipenjarakan, dirajam, dan dibunuh, seperti Martin Luther King, Abraham Lincoln, Gandhi, dan Munir. Sementara itu di dunia ekonomi, di perusahaan-perusahaan, para pembuat perubahan dicari untuk diberhentikan, seperti yang dialami Rini Soewandi yang dianggap berhasil mengawal Astra Internasional dari krisis (1998). Ia diberhentikan secara tragis sebagai CEO oleh BPPN, padahal media masa memberikan penghargaan sebagai CEO terbaik (Kompas, 9/2/2000).
Pada tahun 2009, masalah serupa dihadapi Ari Soemarno setelah tiga tahun memimpin perubahan yang dianggap berhasil di Pertamina. Dan, tahun ini, kita menyaksikan umpatan-umpatan tidak sedap, bahkan tuntutan hukum terhadap Sri Mulyani. Padahal, di luar negeri ia dianggap sebagai menteri terbaik yang dimiliki dunia dan dalam pertimbangan saat memilihnya sebagai direktur pelaksana, Bank Dunia mengakui keberhasilannya dalam menangani krisis ekonomi, menerapkan reformasi, dan memperoleh respek dari kolega-koleganya dari berbagai penjuru dunia (www.worldbank.org).
Inilah saatnya bagi para politisi Indonesia untuk belajar menerima change maker dan achiever untuk meneruskan karya-karyanya dengan berhenti mengumpat dan mengadili apalagi mengedepankan motif-motif afiliasi dan kekuasaan. Kalau kita tidak bisa melakukannya, berhentilah menertawakan mereka. Janganlah kita menjadi sok kaya, dengan membuang baju bagus hanya karena satu benangnya terlepas lalu beranggapan seluruh jalinannya terburai.
Sebagai akademisi, sudah lama saya menyaksikan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di negeri ini. Orang berdebat dengan standar yang berbeda-beda dan begitu mudah marah bila kehendaknya tidak dipenuhi. Kita lebih sering menghujat dengan ukuran-ukuran yang tidak masuk akal.
Sudah sering pula disaksikan para ahli kita lebih dihargai di luar daripada di sini. Kita pun beranggapan politisi bisa lebih dipercaya daripada lembaga-lembaga internasional yang menghendaki kinerja. Persoalan yang dihadapi Sri Mulyani Indrawati adalah sama persis dengan anak- anak Indonesia yang gagal bersekolah di sini, tetapi berhasil di luar negeri. Saya sendiri mengalaminya, betapa sulit mendapat nilai bagus di sini, sementara di luar negeri kita sangat dihargai. Kita merasa bodoh di negeri sendiri bukan karena tidak mampu, melainkan karena betapa arogannya para pemimpin.
Tentu saja di Indonesia ada banyak ekonom pintar yang siap menggantikan Sri Mulyani. Namun, untuk memimpin ekonomi Indonesia, diperlukan lebih dari sekadar orang pintar. Jujur, bersih, dipercaya dunia internasional, berpikir jauh ke depan, aktif bergerak dan responsif, berani melakukan perubahan dan diterima di dalam kementerian adalah syarat yang tidak mudah dipenuhi.
Indonesia butuh lebih dari sekadar pengumbar syahwat kebencian atau orang yang sekadar pintar bicara. Selama lebih dari sepuluh tahun proses reformasi berlangsung, ekonomi Indonesia telah menjadi pertaruhan berbagai kepentingan. Ekonomi yang seharusnya dibangun dengan fondasi makro-mikro yang seimbang selalu menjadi rebutan di kalangan politisi. Demikian pula kita butuh lebih dari sekadar birokrat yang hanya menjaga sistem. Kita perlu pengambil risiko yang berani menghadapi tantangan perubahan.
Ada kesan saat ini ekonom tengah diperlakukan sebagai orang yang tidak tahu apa-apa. Setelah dihujat sebagai neoliberal, ekonom tengah diuji untuk duduk manis di tepi ring dan membiarkan ekonomi diurus oleh para politisi. Saya tidak dapat membayangkan apa jadinya masa depan ekonomi Indonesia bila ia harus diurus oleh orang-orang yang taat pada maunya para politisi atau politisi yang berpura-pura menjadi ekonom.
Kita harus mulai menghentikan kriminalisasi terhadap para change maker agar orang-orang pintar yang punya keberanian mengawal perubahan dan memajukan perekonomian Indonesia dapat bekerja dengan tenang. Saya yakin Sri Mulyani bukan ”kabur” dari masalah. Seperti Sri Mulyani, banyak orang seperti itu yang saat ini berpikir untuk apa mengurus negara. Bukan karena mereka takut, melainkan semua berpikir, ”Untuk apa membuang-buang waktu percuma.” Ini hanya sebuah zero-sum game.
Tanpa Sri Mulyani, ekonomi Indonesia tentu akan tetap berjalan. Namun, sebuah kelumpuhan tengah terjadi karena orang- orang pintar memilih cari aman daripada memperjuangkan perubahan. Ekonomi Indonesia berjalan bak perahu kayu tanpa mesin yang mengarungi samudra luas. Tatkala kapal-kapal asing yang dilengkapi alat-alat navigasi modern menari di atas gelombang samudra dengan kekuatan pengetahuan, kita hanya mampu berputar di antara pusaran gelombang tanpa kepastian.
"Sri, selamat bergabung di Bank Dunia. Tetaplah bantu negeri ini, seberapa pun perihnya cobaan yang kau alami; karena itulah hukumnya perubahan. Memang perubahan belum tentu menghasilkan pembaruan, tetapi tanpa perubahan tak akan pernah ada pembaruan".
Ini Bukan Soal Sri Mulyani
Proses Pansus dan sesudahnya telah menjadi ajang perburuan tukang sihir. Bukan pencarian kebenaran. Bahkan, ada tendensi untuk menjadi ajang penutupan kebenaran. Lihat saja ulah para anggota Pansus yang sekarang justru membela kawan mereka Misbakhun. Padahal terkuaknya ulah kontribusi Misbakhun dalam kejatuhan Bank Century adalah buah dari proses Pansus. Artinya, pengusutan hukum untuk Misbakhun adalah konsekuensi logis dari Pansus. Tapi Pansus justru menjilat ludah mereka sendiri.
Ini persoalan sinyal yang salah. Sri Mulyani memang eksepsional. Baik sebagai akademisi, birokrat maupun politisi. Namun bukan berarti ia tak tergantikan. Indonesia tidak kekurangan stok sumber daya manusia untuk menjadi Menkeu. Masalahnya, setelah berbagai perlakuan yang diterima Sri Mulyani, apakah yang mampu akan mau? Apakah yang mau adalah yang mampu?
Proses Pansus menunjukkan satu hal. Kalau anda pejabat yang harus mengambil keputusan penting dalam waktu singkat dan informasi terbatas, jangan lakukan apapun! Ekonomi mungkin anjlok. Tapi konsekuensi terjelek buat anda adalah reputasi. Dan itu bisa anda perbaiki dengan menyalahkan kapitalisme global, neoliberalisme, badan-badan internasional, hingga meteor. Tapi kalau anda mengambil keputusan yang perlu, risiko yang anda hadapi adalah proses politik, bahkan hukum.
Itu mungkin tak jadi masalah besar kalau anda punya atasan atau kekuatan politik di DPR yang mau seratus persen mendukung anda. Tapi kalau itupun tidak anda dapatkan, maka tidak ada artinya anda jadi orang yang pandai, bersih dan punya komitmen.
Di sisi lain, saya kuatir ini jadi sinyal buat para petualang politik bahwa bullying itu efektif. Kalau anda kalah dalam pemilu, kalau anda kurang pandai, atau kalau anda tidak suka pada seseorang – entah karena kepentingannya tidak sejalan dengan anda, atau bahkan bisa membahayakan posisi ekonomi dan politik anda – jangan kuatir. Anda bisa mem-bully orang itu hingga ia pergi.
Ironisnya, ada institusi lain yang bisa memberi apresiasi pada prestasi orang seperti Sri Mulyani. Salahkan kalau ia pindah ke tempat dimana ia bisa dihargai?
Kekuatiran saya yang lebih besar adalah di masa depan kita akan sulit mendapatkan orang-orang bersih, baik, berani, punya komitmen, dan bersedia jadi pejabat publik. Padahal kita selama ini bicara pentingnya institusi yang kokoh, kepemimpinan yang kuat dan sebagainya. Dan sekarang kita dihadapkan pada situasi mirip Hukum Gresham di abad-18: bad money drives out good money. Hanya dalam konteks sekarang, bad guys drive out good guys.
Ini persoalan akal sehat yang tercederai. Pansus Century yang didirikan dengan semangat perburuan tukang sihir adalah pelecehan terhadap akal sehat sejak awal. Orang-orang tanpa akal sehat lebih suka mendengar sesama orang tanpa akal sehat. Inilah yang terjadi. Mereka tekun mendengarkan narasumber yang sejalan dengan konstruksi logika yang mereka bangun. Mereka berikan waktu lebih banyak ketimbang narasumber lain yang berbeda pendapat. Lucunya, para ‘pakar’ ini berbeda pendapatnya dengan apa yang pernah mereka katakan soal krisis tahun 2008. Para anggota Pansus tidak peduli. Yang penting justifikasi telah mereka dapatkan.
Parahnya, hilangnya akal sehat ini diamplifikasi oleh media. Mereka berlomba-lomba memberikan waktu tayang buat komentator pro-Pansus. Sekacau apapun pernyataan mereka. Media sudah memvonis Sri Mulyani dan Boediono bersalah. Meski Pansus sendiri tidak pernah bisa membuktikan mereka bersalah.
Kembali akal sehat kita dicederai ketika berita rencana kepindahan Sri Mulyani ke posisi barunya di Washington, DC, beredar. Berterbaranlah ungkapan-ungkapan seperti ‘intervensi asing’, ‘akal-akalan SBY’ dan sebagainya. Bahkan teori-teori bermunculan, seperti ‘Bank Dunia suka dengan Sri Mulyani yang gemar berhutang’ dan sebagainya. Lupa bahwa rasio hutang justru turun di era Sri Mulyani. Ada juga yang berteriak, ‘Sri Mulyani tidak boleh pergi.’ Padahal baru beberapa bulan lalu ia diminta mundur, bahkan diboikot di Rapat Kerja DPR.
Lalu apa setelah ini? Sri Mulyani akan pergi. Selama ini ia menjadi ikon ‘pemersatu’ orang-orang berakal sehat, yang ingin melihat reformasi birokrasi berjalan, yang ingin melihat ekonomi Indonesia bangkit di atas fondasi kelembagaan yang kuat.
Kita tidak bisa berlama-lama meratapi keputusan ini. Pun kita tidak bisa terlalu lama menyerapahi mereka yang mendorong dan membiarkannya pergi. Jadikan ini sebagai anugerah: ternyata ada orang-orang yang berpikiran sama soal pembenahan institusi, reformasi birokrasi, antikorupsi dan pentingnya akal sehat. Sekarang kita harus membuktikan bahwa kita dipersatukan oleh gagasan, bukan figur. Figur boleh pergi, tapi gagasan tidak.
Tantangannya sekarang, bagaimana kita yang selama ini di belakang Sri Mulyani bisa tetap solid dan konsisten menyuarakan yang selama ini kita suarakan. Jangan berikan ruang buat para oportunis politik kembali membajak wacana dan agenda. Ada beberapa isu penting yang butuh kita perhatikan ke depan:
- Penunjukkan Menkeu baru. Siapa saja calonnya, bagaimana rekam jejaknya, dan siapa yang mencalonkan.
- Tetap menjaga optimisme bahwa Indonesia tak akan runtuh tanpa Sri Mulyani. Tapi kita semua yang perlu menjaga agar reformasi birokrasi dan penguatan institusi yang sudah dilakukan bisa berlanjut.
- Menyuarakan supaya proses political bullying tidak ada lagi. Dan menjaga agar Wapres Boediono, pengganti Sri Mulyani, dan pimpinan KPK tidak jadi sasaran political bullying.
- Mengkampanyekan delegitimasi untuk partai-partai dan anggota DPR yang selama ini membuat keruh suhu politik, agar suara mereka di 2014 tergerus, kalau bisa hilang.
[Disadur dari http://ariperdana.blogspot.com/2010/05/ini-bukan-soal-sri-mulyani.html]
March 9, 2010
PERC: Indonesia Negara Paling Korup !
Indonesia yang disebut-sebut sebagai salah satu bintang negara emerging markets ternyata merupakan negara terkorup dari 16 negara tujuan investasi di Asia Pasifik. Demikian hasil survei bisnis yang dirilis Political & Economic Risk Consultancy atau PERC, Senin (8/3/2010).Dalam survei tahun 2010, Indonesia menempati peringkat pertama sebagai negara terkorup dengan mencetak skor 9,07 dari nilai 10. Angka ini naik dari 7,69 poin tahun lalu.
Posisi kedua ditempati Kamboja, kemudian Vietnam, Filipina, Thailand, India, China, Malaysia, Taiwan, Korea Selatan, Makao, Jepang, Amerika Serikat, Hongkong, Australia, dan Singapura sebagai negara yang paling bersih.
Survei yang melibatkan 2.174 orang eksekutif tingkat menengah dan senior di Asia, Australia, dan Amerika Serikat ini melihat bagaimana korupsi berdampak pada berbagai tingkat kepemimpinan politik dan pamong praja serta lembaga-lembaga utama. Survei ini juga mencakup penelitian tentang pengaruh korupsi terhadap lingkungan bisnis secara keseluruhan.
Mengenai Indonesia, lembaga yang berbasis di Hongkong menyebutkan bahwa dengan merajalelanya korupsi di semua level, perang korupsi yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah terhambat politisasi isu yang dilakukan oleh pihak yang merasa terancam oleh aksi yang dilakukan SBY.
"(Hasil) korupsi digunakan oleh para koruptor untuk melindungi mereka sendiri dan untuk melawan reformasi. Seluruh perang terhadap korupsi terancam bahaya," sebut laporan itu.
Untuk diketahui saja, Reuters sebelumnya melihat bahwa kasus Century merupakan pertarungan antara kubu reformasi dan anti-reformasi. Reuters menilai bahwa Menkeu Sri Mulyani telah melakukan reformasi birokrasi untuk membersihkan para pejabat korup di Direktorat Pajak dan Direktorat Bea Cukai yang berada di bawah kementerian yang dia pimpin.
Menurut Reuters, dengan mengutip seorang investor AS di Indonesia, para investor sangat khawatir dengan para politisi Indonesia yang lebih tertarik untuk bertarung memperebutkan kekuasaan daripada mendukung proses reformasi.
"Kehilangan seorang reforman akan membuat investor khawatir bahwa Indonesia akan kembali ke kapitalisme kroni, yang akan sangat menyakitkan bagi para investor dan sebagian besar bangsa Indonesia, setidaknya bagi mereka yang bukan dari bagian para taipan atau secara politis berhubungan baik ataupun keduanya," ungkap investor yang enggan disebut namanya ini.
[Sumber: www.kompas.com]
December 9, 2009
Ujian Sejarah

November 14, 2009
Ayo Dukung Cicak Lawan Buaya !



October 5, 2009
Seminar on Prospects for Government’s Enforcement of Human Rights and Rule of Law 2009 - 2014

********
Seminar on Prospects for Government’s Enforcement of Human Rights
and Rule of Law 2009 - 2014, Makassar, Indonesia, 10 August 2009
The seminar was opened by Usman Hamid, the KontraS coordinator, along the seminar’s speakers: Inspector General Dr. Aryanto Sutadi, the head of the Legal Division of the Indoensian Police Headquarters, Wiwiek Setyawati Firman, the director of the Human Rights Division in the Interior Ministry, along with moderator Abdul Muthalib (director of Legal Aid Foundation – Makassar). The seminar was attended by as many as 90 people, including members of the South Sulawesi police force, representatives from the regional Law and Human Rights office of South Sulawesi, members of the National Human Rights Comission from Central Sulawesi, victims from the agrarian conflict in Takalar, Sulawesi, and civil society representatives from across Sulawesi, Kalimantan, and the Moluccas.
The purpose of the seminar was to improve the relationship between the government and its citizens, including series on security issues in the protection of human rights, especially in monitoring human rights situations; and pushing efforts to institutionalize communication between citizens and the government. Through this program and book publication we wished to contribute our thoughts and experience in monitoring human rights situation in Indonesia.
KontraS coordinator Usman Hamid opened the program by describing KontraS’ work and its contribution to human rights monitoring in Indonesia, and its evolving strategies and tactics in response to a shifting situation. Human rights monitoring can be done in an open manner and in communication with government officials, shown by the initiative of Makassar Police Inspector General Mathius Salempang, who communicated directly with the victimized farmers of Takalar before the program began. Such land conflicts expose the serious shortcomings of the current legal system.
The program continued with the symbolic handing out of the human rights monitoring books to human rights activists by Usman Hamid to Basir Tutu Dengan Toro (a Takalar farmer), Wiwiek Setyawati Firman (Director of the Human Rights Division of the Foreign Ministry), Mardiana Rusli (journalist), Lia Marpaung (IALDF), and Meity Tangkere (Reigonal Law and Human Rights office of South Sulawesi).
Wiwik Setyawati Firman discussed the topic of the Development of National and International Human Rights Instruments and the role of the Foreign Ministry in their development, protection, and fulfillment of human rights. In the last five years the Indonesian government has ratified several international conventions, invited UN Special Rapporteurs on Human Rights Defenders and on the Prevention of Torture. Indonesia has also played an active role in the UN as a member of the controversial UN Human Rights Council and the UN Security Council. Wiwiek Setyawati also explained the Foreign Ministry’s role in receving reports on the implementation of human rights in Indonesia, which is clarified and submitted to UN bodies.
Meanwhile, Police Inspector General Aryanto Sutadi discussed the topic of human rights principles in the context of the Indonesian Police’s work. Sutadi described the Indonesian police force after the fall of Suharto, where the people demanded a more professional, humane, and human rights-observant police force. He explained how the police support this role by their orientation towards the people. The police have been working to change the former paradigm though the changes have not been complete. The police continue to work towards internal reform on issues such as accountability. According to the Indonesian Police, every year around 320 police are fired because they have violated human rights principles. The publishing of the Kapolri’s “Rules Regarding the Implementation of Human Rights Principles and Standards for the Indonesian National Police” is one measure of the respect of human rights and opens space for the participation of the people in observing the work of the police force and this right becomes natural.
Usman Hamid from KontraS had several citizens to open the Challenges and Opportunities in the Role of Civil Society in the Observation of Human Rights. He said that in the post-New Order era, the political conditions are still in a transitional stage and have new institutions (The Constitutional Court,the Judicial Commission, the Ombudsman Commission, the National Human Rights Commission, the National Committee on Women) so that politics are more open and accessible. The repressive attitude of the state is expressed through regulation, and its targets are already under control where violence is decreasing. Hamid explained that the type of violence/violation of human rights has changed from the government to individuals, groups, mass organizations, and large companies. There are many aspects of these issues that can be improved through policy, so that the people can also fight for their social political and economic rights.
From the discussion, a worry emerged from civil society organizations about cooperation with state institutions. However both the speakers and attendants saw these as opportunities that can be used to increase coordination and cooperation with the new government. The new government of course has much work to do in relation to its initial commitment to the protection of human rights. The attendees hope that this seminar might result in the creation of a space to communicate and cooperate between both civil society organizations and state institutions as part of the responsibility of the country protect human rights.
The program closed with the distribution of plaques by KontraS and IALDF to the presenters.
May 11, 2009
So Long, I Move On...

April 13, 2009
Freedom of Speech and Association

March 13, 2009
Resensi Buku: Luka Papua
Virus Maut
Papua menempati urutan kedua jumlah pengidap HIV/AIDS setelah Jakarta. Dana miliaran rupiah telah dikucurkan pemerintah dan donor untuk menanggulangi dan mencegah penularan virus tersebut. Ajaibnya, semakin banyak dana dikucurkan, angka pengidap HIV/AIDS justru meningkat. Jadi, di mana kesalahannya?
Di Merauke, HIV/AIDS kali pertama ditemukan pada 1993, berdasarkan hasil zero survey 1992. Masyarakat Merauke dan Papua sempat mempercayai AIDS masuk ke Merauke dibawa oleh nelayan Thailand. Dugaan ini belakangan diragukan oleh pihak-pihak yang bergelut dengan persoalan HIV/AIDS di Papua, karena tidak ada penelitian yang pernah membuktikannya. Menurut mereka, nelayan asal Thailand dijadikan kambing hitam karena Merauke memberikan peluang bagi pendatang dan warga asli keluar masuk dan melakukan hubungan seks berisiko.
Upaya pencegahan dan penanggulangan baik oleh pemerintah ataupun LSM belum mampu menurunkan angka pengidap HIV/AIDS di Papua. Kecurigaan akan adanya penyalahgunaan dana penanggulangan HIV/AIDS pun timbul. Namun, besaran penyelewengan dana itu tidak diketahui karena tidak ada transparansi mengenai alokasi dan pengelolaan dana tersebut.
Alih-alih memberikan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, pemerintah Papua belum mampu menghapus stigmatisasi dan diskriminasi masyarakat Merauke terhadap pengidap HIV/AIDS. Peran agama, baik rohaniwan maupun institusinya, dalam penanggulangan HIV/AIDS belum konkret. Misalnya saja, pemakaman jasad pengidap HIV/AIDS sering dilakukan secara diam-diam pada malam hari. Itu pun hanya dihadiri segelintir orang. Belum lagi kisah orang-orang yang bunuh diri karena mengetahui dirinya positif HIV.
Meski Bupati Boven Digul Yusak Yaluwo mengatakan bahwa orang yang hidup dengan AIDS (ODHA) juga manusia dan perlu didukung oleh masyarakat, Pemda Boven Digul justru berencana membangun rumah sakit yang memiliki ruang khusus bagi ODHA agar ODHA tidak berkeliaran dan menyebarkan HIV/AIDS. Pemda Papua bahkan bermaksud memasang microchip di tubuh ODHA. Hal itu tertuang dalam rancangan peraturan daerah bidang kesehatan yang mengatur tentang HIV/AIDS. Peserta Kongres Nasional ODHA II di Jawa Barat pada Agustus 2007 menolak keras rencana tersebut.
Prostitusi di kota dan hutan Merauke dituding sebagai tempat penyebaran HIV/AIDS. Di setiap lokalisasi prostitusi dipajang imbauan untuk menggunakan kondom. Namun, masih ada saja pengguna jasa PSK tidak mau memakai kondom. Ternyata keengganan memakai kondom berkaitan dengan budaya yang dipegang teguh masyarakat Papua hingga kini. Mereka memiliki keyakinan sperma tidak boleh dibuang sembarangan. Termasuk menabukan penggunaan kondom sewaktu berhubungan seksual.
HIV/AIDS tidak hanya mengancam mereka yang tinggal di kota. Investigasi para jurnalis muda Papua mendapati hutan seperti Asmat pun tidak luput dari penyebaran HIV/AIDS. Kayu gaharu menjadi titik awal kasus ini. Menurut penelitian, lokalisasi di daerah pencarian dibangun pada 1997, dengan sederhana, hanya beratapkan terpal biru dan kayu rahai. PSK-nya hanya tiga orang. Tiap hari ketiga perempuan itu melayani puluhan pencari gaharu. Praktik ini berlangsung cukup lama, sekitar dua-tiga tahun. Selama itu pulalah mereka tidak menggunakan kondom.
Yang menarik, isu genosida mencuat sehubungan dengan tingginya penyebaran HIV/AIDS di Papua. HIV/AIDS disebut-sebut sebagai salah satu praktik genosida di Papua. HIV/AIDS dituding menjadi penyebab semakin berkurangnya peluang orang Papua untuk hidup. Dalam sebuah laporan yang diterbitkan oleh West Papua Project dan ELSHAM pada 2005 menyebutkan selama 50 tahun rakyat Papua hidup dalam ancaman keselamatan. Pembasmian pendukung kelompok separatis oleh militer, tingginya angka HIV/AIDS, hingga gizi buruk disebut sebagai genosida terhadap orang Papua. Pro-kontra bermunculan menanggapi isu penggunaan HIV/AIDS sebagai genosida di Papua.
Sendius Wonda dalam buku Tenggelamnya Rumpun Melanesia: Pertarungan Politik NKRI di Papua Barat juga menyebutkan HIV/AIDS merupakan salah satu pemicu genosida di Papua. Buku itu ditarik dari peredaran oleh Kejaksaan Negeri Jayapura berdasarkan keputusan Jaksa Agung dalam Kep-123/A/JA/11/2007. Namun, masih terlalu dini untuk membicarakan genosida orang Papua. Genosida bisa terjadi jika kekerasan militer, teror, dan HIV/AIDS berjalan beriringan. Selama masih ada penanggulangan HIV/AIDS dari pemerintah, masyarakat, dan LSM, genosida tidak perlu dibicarakan.
Hujan Uang di Tanah Papua
Salah satu program Otonomi KHusus yang dicetuskan pemerintah Provinsi Papua adalah pengucuran dana Rencana Strategis Pembangunan Eknomi Kampung (Respek). Warga 4.000 kampung di Papua berhak mendapat dana hibah Rp 100 juta untuk membangun kampung mereka. Dana Respek dibagi dalam tiga kelompok, yaitu: dana hibah dari pemerintah provinsi dan kabupaten, dana hibah dari lembaga donor, dan dana bantuan berupa program yang diberikan pada sektor-sektor yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.
Secara teori, mekanisme pemberian dana Respek disalurkan langsung ke kampung melalui rekening kolektif masyarakat kampung yang dapat dicairkan melalui kas daerah/bank/kantor pos terdekat. Masyarakat kampung yang akan memutuskan melalui forum peruntukan dana tersebut. Pertanggungjawaban penggunaan dana juga dilakukan melalui forum terbuka dua kali setahun. Kelompok pelaksana kegiatan menyampaikan laporan kepada forum yang kemudian diverifikasi oleh lembaga pengelola dana kepada forum. Jika pertanggungjawaban diterima, maka dapat dilakukan pencairan untuk tahap kegiatan berikutnya. Jika ditolak, lembaga pengelola harus memberikan alternatif pemecahan masalah yang dapat diterima forum.
Secara realitas, pembagian dana tersebut tidak merata. Mayoritas masyarakat di kampung-kampung Papua mengaku tidak menerima dana Respek. Tidak adanya aturan yang jelas mengenai peruntukan dana ini membuat masyarakat yang tidak menerima dana merasa kecewa. Lemahnya fungsi kontrol dan pengawasan penyaluran dana Respek menjadikan praktik manipulasi oleh kepala kampung. Pada praktik di lapangan, tidak ada pendampingan dari pemerintah provinsi, sehingga program tersebut tidak efektif dan cenderung buang uang.
Perang Tiada Akhir
Pemicu perang adat bisa macam-macam. Dalam masyarakat suku Amungme, pemicu perang misalnya persoalan utang mas kawin yang tidak dilunasi, perampasan perempuan, pencurian babi, atau pelanggaran batas wilayah. Sedangkan dalam masyarakat suku Nduga, pemicu bisa berupa pencurian ubi, buah merah, perzinahan, pelanggaran batas kebun, dusta, dan prasangka. Seringkali masalah yang tadinya kecil menjadi besar karena adanya provokasi dari pihak-pihak lain. Akibatnya masyarakat mudah diadu domba dan terjadilah perang suku.
Buku ini mencoba mengurai tiga perang adat yang paling disoroti: perang pemekaran Papua Tengah, Perang Kwamki Lama, dan Perang Banti - Kimbeli. Perang suku menjadi semakin besar karena pihak yang bertikai mudah terpancing isu yang belum jelas kebenarannya.
Disebut-sebut perang adat merupakan provokasi kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan di Papua. Kelompok tersebut merekayasa konflik yang disusupkan dalam tradisi perang suku. Terlebih masyarakat Papua masih menganggap perang adat sebagai petuah leluhur untuk mempertahankan nilai-nilai kehidupan. Apa pun pemicunya, perang adat meninggalkan luka di antara masyarakat Papua.
Judul Buku : Luka Papua: HIV, Otonomi Khusus, dan Perang Suku (Sebuah Karya Jurnalis Muda Papua)
Penulis : Angela Flassy, Carol Ayomi, Christian Hamdani, Indri Q. Jamilah, Jeremias Omona, John Pakage, Markus Makur, Paulus Kafiar, Pietsau Amafnini, Yunus Paelo; Editor: FX Rudi Gunawan
Penerbit : Spasi dan VHR Book, 2008
Halaman : xvii, 197 hlm



