Ekonomi RI tanpa Sri Mulyani

Pada tahun 1961, David McClelland menulis buku terkenal yang berjudul Achieving Society. Di buku itu McClelland mengingatkan, suatu bangsa akan jatuh bila mengandalkan pemimpin-pemimpinnya (baca: menteri atau CEO) berdasarkan motif-motif afiliasi (baca: persekongkolan, kekerabatan, afiliasi politik) atau motif kekuasaan (bagi-bagi kuasa). Sebagai gantinya, bangsa-bangsa harus mulai berorientasi pada achievement (hasil/kinerja).

Riset yang dibukukan itu diterima luas di dunia dan diterapkan di negara-negara maju, mulai dari Amerika Serikat, Jerman, Inggris, sampai Malaysia, Thailand, dan Singapura. Sementara di Indonesia, orang- orang yang mengejar kinerja kehilangan rumah dan dibiarkan pergi. Itukah yang terjadi dengan Sri Mulyani? Bagaimana masa depan ekonomi Indonesia tanpa mereka?

Korban Perubahan

Tak dapat disangkal bahwa negeri ini masih perlu banyak tokoh perubahan. Namun, perubahan selalu datang bersama sahabat-sahabatnya, yaitu resistensi, penyangkalan, dan kemarahan. Hasil yang dicapai para achiever selalu ditertawakan dan mereka diadili, dipersalahkan secara hukum, seperti yang dialami Nicolaus Copernicus di abad ke-16, Giordano Bruno (1600), dan Galilei Galileo (1633) saat memperjuangkan kebenaran.

Sebagian besar change maker diadili oleh bangsanya, dipenjarakan, dirajam, dan dibunuh, seperti Martin Luther King, Abraham Lincoln, Gandhi, dan Munir. Sementara itu di dunia ekonomi, di perusahaan-perusahaan, para pembuat perubahan dicari untuk diberhentikan, seperti yang dialami Rini Soewandi yang dianggap berhasil mengawal Astra Internasional dari krisis (1998). Ia diberhentikan secara tragis sebagai CEO oleh BPPN, padahal media masa memberikan penghargaan sebagai CEO terbaik (Kompas, 9/2/2000).

Pada tahun 2009, masalah serupa dihadapi Ari Soemarno setelah tiga tahun memimpin perubahan yang dianggap berhasil di Pertamina. Dan, tahun ini, kita menyaksikan umpatan-umpatan tidak sedap, bahkan tuntutan hukum terhadap Sri Mulyani. Padahal, di luar negeri ia dianggap sebagai menteri terbaik yang dimiliki dunia dan dalam pertimbangan saat memilihnya sebagai direktur pelaksana, Bank Dunia mengakui keberhasilannya dalam menangani krisis ekonomi, menerapkan reformasi, dan memperoleh respek dari kolega-koleganya dari berbagai penjuru dunia (www.worldbank.org).

Inilah saatnya bagi para politisi Indonesia untuk belajar menerima change maker dan achiever untuk meneruskan karya-karyanya dengan berhenti mengumpat dan mengadili apalagi mengedepankan motif-motif afiliasi dan kekuasaan. Kalau kita tidak bisa melakukannya, berhentilah menertawakan mereka. Janganlah kita menjadi sok kaya, dengan membuang baju bagus hanya karena satu benangnya terlepas lalu beranggapan seluruh jalinannya terburai.

Sebagai akademisi, sudah lama saya menyaksikan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di negeri ini. Orang berdebat dengan standar yang berbeda-beda dan begitu mudah marah bila kehendaknya tidak dipenuhi. Kita lebih sering menghujat dengan ukuran-ukuran yang tidak masuk akal.

Sudah sering pula disaksikan para ahli kita lebih dihargai di luar daripada di sini. Kita pun beranggapan politisi bisa lebih dipercaya daripada lembaga-lembaga internasional yang menghendaki kinerja. Persoalan yang dihadapi Sri Mulyani Indrawati adalah sama persis dengan anak- anak Indonesia yang gagal bersekolah di sini, tetapi berhasil di luar negeri. Saya sendiri mengalaminya, betapa sulit mendapat nilai bagus di sini, sementara di luar negeri kita sangat dihargai. Kita merasa bodoh di negeri sendiri bukan karena tidak mampu, melainkan karena betapa arogannya para pemimpin.

Ekonomi ke Depan

Tentu saja di Indonesia ada banyak ekonom pintar yang siap menggantikan Sri Mulyani. Namun, untuk memimpin ekonomi Indonesia, diperlukan lebih dari sekadar orang pintar. Jujur, bersih, dipercaya dunia internasional, berpikir jauh ke depan, aktif bergerak dan responsif, berani melakukan perubahan dan diterima di dalam kementerian adalah syarat yang tidak mudah dipenuhi.

Indonesia butuh lebih dari sekadar pengumbar syahwat kebencian atau orang yang sekadar pintar bicara. Selama lebih dari sepuluh tahun proses reformasi berlangsung, ekonomi Indonesia telah menjadi pertaruhan berbagai kepentingan. Ekonomi yang seharusnya dibangun dengan fondasi makro-mikro yang seimbang selalu menjadi rebutan di kalangan politisi. Demikian pula kita butuh lebih dari sekadar birokrat yang hanya menjaga sistem. Kita perlu pengambil risiko yang berani menghadapi tantangan perubahan.

Ada kesan saat ini ekonom tengah diperlakukan sebagai orang yang tidak tahu apa-apa. Setelah dihujat sebagai neoliberal, ekonom tengah diuji untuk duduk manis di tepi ring dan membiarkan ekonomi diurus oleh para politisi. Saya tidak dapat membayangkan apa jadinya masa depan ekonomi Indonesia bila ia harus diurus oleh orang-orang yang taat pada maunya para politisi atau politisi yang berpura-pura menjadi ekonom.

Kita harus mulai menghentikan kriminalisasi terhadap para change maker agar orang-orang pintar yang punya keberanian mengawal perubahan dan memajukan perekonomian Indonesia dapat bekerja dengan tenang. Saya yakin Sri Mulyani bukan ”kabur” dari masalah. Seperti Sri Mulyani, banyak orang seperti itu yang saat ini berpikir untuk apa mengurus negara. Bukan karena mereka takut, melainkan semua berpikir, ”Untuk apa membuang-buang waktu percuma.” Ini hanya sebuah zero-sum game.

Tanpa Sri Mulyani, ekonomi Indonesia tentu akan tetap berjalan. Namun, sebuah kelumpuhan tengah terjadi karena orang- orang pintar memilih cari aman daripada memperjuangkan perubahan. Ekonomi Indonesia berjalan bak perahu kayu tanpa mesin yang mengarungi samudra luas. Tatkala kapal-kapal asing yang dilengkapi alat-alat navigasi modern menari di atas gelombang samudra dengan kekuatan pengetahuan, kita hanya mampu berputar di antara pusaran gelombang tanpa kepastian.

"Sri, selamat bergabung di Bank Dunia. Tetaplah bantu negeri ini, seberapa pun perihnya cobaan yang kau alami; karena itulah hukumnya perubahan. Memang perubahan belum tentu menghasilkan pembaruan, tetapi tanpa perubahan tak akan pernah ada pembaruan".

[Rhenald Kasali Guru Besar Manajemen Universitas Indonesia]

Ini Bukan Soal Sri Mulyani

Ini persoalan momentum yang terlewatkan. Indonesia tidak akan kiamat. Ekonomi Indonesia tidak akan kolaps dengan dengan perginya Sri Mulyani. Hanya sekali lagi kita menyiakan momen untuk melakukan perbaikan ekonomi dan kelembagaan, atas nama ‘proses politik.’ Betul, kita ingin DPR yang kritis, yang bukan hanya tukang stempel seperti di era Orde Baru. Tapi bukan DPR seperti ini yang kita inginkan. Yang berlomba-lomba ingin tampil dan menunjukkan eksistensinya.

Proses Pansus dan sesudahnya telah menjadi ajang perburuan tukang sihir. Bukan pencarian kebenaran. Bahkan, ada tendensi untuk menjadi ajang penutupan kebenaran. Lihat saja ulah para anggota Pansus yang sekarang justru membela kawan mereka Misbakhun. Padahal terkuaknya ulah kontribusi Misbakhun dalam kejatuhan Bank Century adalah buah dari proses Pansus. Artinya, pengusutan hukum untuk Misbakhun adalah konsekuensi logis dari Pansus. Tapi Pansus justru menjilat ludah mereka sendiri.

Ini persoalan sinyal yang salah. Sri Mulyani memang eksepsional. Baik sebagai akademisi, birokrat maupun politisi. Namun bukan berarti ia tak tergantikan. Indonesia tidak kekurangan stok sumber daya manusia untuk menjadi Menkeu. Masalahnya, setelah berbagai perlakuan yang diterima Sri Mulyani, apakah yang mampu akan mau? Apakah yang mau adalah yang mampu?

Proses Pansus menunjukkan satu hal. Kalau anda pejabat yang harus mengambil keputusan penting dalam waktu singkat dan informasi terbatas, jangan lakukan apapun! Ekonomi mungkin anjlok. Tapi konsekuensi terjelek buat anda adalah reputasi. Dan itu bisa anda perbaiki dengan menyalahkan kapitalisme global, neoliberalisme, badan-badan internasional, hingga meteor. Tapi kalau anda mengambil keputusan yang perlu, risiko yang anda hadapi adalah proses politik, bahkan hukum.

Itu mungkin tak jadi masalah besar kalau anda punya atasan atau kekuatan politik di DPR yang mau seratus persen mendukung anda. Tapi kalau itupun tidak anda dapatkan, maka tidak ada artinya anda jadi orang yang pandai, bersih dan punya komitmen.

Di sisi lain, saya kuatir ini jadi sinyal buat para petualang politik bahwa bullying itu efektif. Kalau anda kalah dalam pemilu, kalau anda kurang pandai, atau kalau anda tidak suka pada seseorang – entah karena kepentingannya tidak sejalan dengan anda, atau bahkan bisa membahayakan posisi ekonomi dan politik anda – jangan kuatir. Anda bisa mem-bully orang itu hingga ia pergi.

Ironisnya, ada institusi lain yang bisa memberi apresiasi pada prestasi orang seperti Sri Mulyani. Salahkan kalau ia pindah ke tempat dimana ia bisa dihargai?

Kekuatiran saya yang lebih besar adalah di masa depan kita akan sulit mendapatkan orang-orang bersih, baik, berani, punya komitmen, dan bersedia jadi pejabat publik. Padahal kita selama ini bicara pentingnya institusi yang kokoh, kepemimpinan yang kuat dan sebagainya. Dan sekarang kita dihadapkan pada situasi mirip Hukum Gresham di abad-18: bad money drives out good money. Hanya dalam konteks sekarang, bad guys drive out good guys.

Ini persoalan akal sehat yang tercederai. Pansus Century yang didirikan dengan semangat perburuan tukang sihir adalah pelecehan terhadap akal sehat sejak awal. Orang-orang tanpa akal sehat lebih suka mendengar sesama orang tanpa akal sehat. Inilah yang terjadi. Mereka tekun mendengarkan narasumber yang sejalan dengan konstruksi logika yang mereka bangun. Mereka berikan waktu lebih banyak ketimbang narasumber lain yang berbeda pendapat. Lucunya, para ‘pakar’ ini berbeda pendapatnya dengan apa yang pernah mereka katakan soal krisis tahun 2008. Para anggota Pansus tidak peduli. Yang penting justifikasi telah mereka dapatkan.

Parahnya, hilangnya akal sehat ini diamplifikasi oleh media. Mereka berlomba-lomba memberikan waktu tayang buat komentator pro-Pansus. Sekacau apapun pernyataan mereka. Media sudah memvonis Sri Mulyani dan Boediono bersalah. Meski Pansus sendiri tidak pernah bisa membuktikan mereka bersalah.

Kembali akal sehat kita dicederai ketika berita rencana kepindahan Sri Mulyani ke posisi barunya di Washington, DC, beredar. Berterbaranlah ungkapan-ungkapan seperti ‘intervensi asing’, ‘akal-akalan SBY’ dan sebagainya. Bahkan teori-teori bermunculan, seperti ‘Bank Dunia suka dengan Sri Mulyani yang gemar berhutang’ dan sebagainya. Lupa bahwa rasio hutang justru turun di era Sri Mulyani. Ada juga yang berteriak, ‘Sri Mulyani tidak boleh pergi.’ Padahal baru beberapa bulan lalu ia diminta mundur, bahkan diboikot di Rapat Kerja DPR.

Lalu apa setelah ini? Sri Mulyani akan pergi. Selama ini ia menjadi ikon ‘pemersatu’ orang-orang berakal sehat, yang ingin melihat reformasi birokrasi berjalan, yang ingin melihat ekonomi Indonesia bangkit di atas fondasi kelembagaan yang kuat.

Kita tidak bisa berlama-lama meratapi keputusan ini. Pun kita tidak bisa terlalu lama menyerapahi mereka yang mendorong dan membiarkannya pergi. Jadikan ini sebagai anugerah: ternyata ada orang-orang yang berpikiran sama soal pembenahan institusi, reformasi birokrasi, antikorupsi dan pentingnya akal sehat. Sekarang kita harus membuktikan bahwa kita dipersatukan oleh gagasan, bukan figur. Figur boleh pergi, tapi gagasan tidak.

Tantangannya sekarang, bagaimana kita yang selama ini di belakang Sri Mulyani bisa tetap solid dan konsisten menyuarakan yang selama ini kita suarakan. Jangan berikan ruang buat para oportunis politik kembali membajak wacana dan agenda. Ada beberapa isu penting yang butuh kita perhatikan ke depan:

1. Penunjukkan Menkeu baru. Siapa saja calonnya, bagaimana rekam jejaknya, dan siapa yang mencalonkan.
2. Tetap menjaga optimisme bahwa Indonesia tak akan runtuh tanpa Sri Mulyani. Tapi kita semua yang perlu menjaga agar reformasi birokrasi dan penguatan institusi yang sudah dilakukan bisa berlanjut.
3. Menyuarakan supaya proses political bullying tidak ada lagi. Dan menjaga agar Wapres Boediono, pengganti Sri Mulyani, dan pimpinan KPK tidak jadi sasaran political bullying.
4. Mengkampanyekan delegitimasi untuk partai-partai dan anggota DPR yang selama ini membuat keruh suhu politik, agar suara mereka di 2014 tergerus, kalau bisa hilang.

Sekali lagi, ini bukan persoalan Sri Mulyani. Ini persoalan apakah akal sehat masih ada.

[Disadur dari http://ariperdana.blogspot.com/2010/05/ini-bukan-soal-sri-mulyani.html]