Negara dan Penegakan HAM !

Via Facebook dan fasilitas email, kepada beberapa orang teman dan jaringan kerja siang tadi saya mengirimkan informasi terkait diskusi publik yang diadakan oleh KontraS dengan maksud uji kapasitas caleg yang diharapkan pro-HAM. Alih-alih mendukung atau sekedar mengapresiasi kegiatan maupun email pemberitahuan ini, seorang teman malah berbalik merespon  emailku tersebut dengan menceramahi diriku bla-bla-bla....:)

Yang bikin aku sebel bukan soal ceramahnya [itu hak dia untuk berbicara khan], tetapi pernyataannya yang menurutku selain tidak pintar [ups, maaf yaa 'boo] tetapi juga menunjukkan "ketidakpedulian"nya terkait pelanggaran HAM masa lalu. Dalam email terpisah temanku itu berkata, bahwa acara yang diselenggarakan oleh teman-teman KonstraS tidak tepat dan tidak pantas karena hanya membuat orang mengingat kejadian di masa lalu. Kemudian dia juga bilang bahwa yang paling penting adalah masa depan, karena tidak mungkin kita dapat mengubah masa lalu. Termasuk dalam hal pelanggaran HAM, untuk apa membuka kembali kasus lama yang telah selesai, karena hanya akan membuat negara ini tidak dapat maju. 

Hmm, this is just my thought !  Jadi berpikir nih, jangan-jangan temanku itu salah seorang anggota tim suksesnya para pelanggar HAM yang sekarang ini sedang mencoba untuk meraih simpati rakyat dengan mengangkat issue-issue sosial terutama kemiskinan dan penggangguran ! 

Anyway, saya sih amat sangat tidak setuju dengan pemikiran temanku ini [boleh kan memiliki pemikiran yang berbeda ???]. Dalam konteks dan situasi lain, saya mungkin saja setuju untuk dapat melupakan masa lalu...misalnya dalam kasus kalau seseorang putus hubungan dengan pacarnya yang brengsek, boleh saja pakai "paham" begini...tetapi dalam urusan pelanggaran HAM, apalagi yang dilakukan oleh negara, sebagaimana kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu yang memang dilakukan oleh aparat negara....weitsss, kita 'ga bisa semudah itu melupakan apalagi menguburkannya. 

Kebalikan dari pemikiran temanku itu, saya berpendapat bahwa negara ini tidak akan dapat benar-benar bangkit bila belum mampu menyelesaikan kekerasan dan pelanggaran HAM yang pernah dilakukan oleh negara dimasa lalu. Tidak ada artinya Indonesia sekarang ini bila tidak mampu menghargai dan memberikan penghormatan sungguh-sungguh atas nilai-nilai hak asasi manusia. Hak seseorang untuk hidup dan memiliki penghidupan yang layak atas dasar kemanusian seharusnya dapat dimiliki setiap individu, dan negara berkewajiban untuk menjamin agar setiap individu memang dapat  memilikinya dan bukan malah "merampas"nya.

Penegakan HAM adalah tanggung jawab negara dan pemerintah sebagaimana juga tercantum secara jelas dalam Pembukaan UUD 45 negara ini [...melindungi segenap bangsa Indonesia, dst..dst...]. Jelas tertera bahwa ini adalah janji dari Negara Republik Indonesia  untuk semua warga negaranya, walaupun sepertinya baru sejak 1998 janji ini dapat lebih sungguh-sungguh terpenuhi [sebelumnya negara dapat secara bebas dan luwes membunuh serta melakukan penyiksaan terhadap rakyatnya hanya demi alasan menciptakan "stabilitas dan keamanan"]. 

Sekarang ini jaman memang telah berubah. Pemerintah negeri ini juga nampak lebih serius berbenah dan memperbaiki diri dari citra masa lalu [dulu elite politik negara ini merasa sebagai "majikan" dan rakyat sebagai "pembantu" mereka, padahal seharusnya rakyatlah rajanya dan mereka itulah "pembantu rakyat"]. Kita yang hidup di jaman ini patut bersyukur karena kita lebih beruntung dibanding mereka yang hidup sebelum kita, yang rentan mengalami berbagai kekerasan dan penyiksaan yang dilakukan oleh negara, yang nyawanya dapat dihilangkan secara mudah, yang hak hidupnya tidak dihargai dan tidak dianggap "mahal" oleh negara. Itu sebabnya selain layak bersyukur, kita yang hidup di masa sekarang ini juga harus dapat terus berjuang agar negara dapat terus memenuhi janji sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 45 tersebut, bahwa negara tidak boleh lagi mengingkarinya, apalagi menguburkan cerita pedih ini atau mencampakkan begitu saja. Dan selayaknya kita semua, warga negara Indonesia, dapat sepakat bahwa baik itu urusan negara, urusan pemerintah, maupun urusan publik adalah juga urusan kita semua dan tanggung jawab kita bersama. Kita semua adalah "stakeholder" negeri ini, Indonesia kita ini. 

Sebagai warga negara yang memiliki hak pilih, di pemilu 2009 ini saya bertekat untuk dapat menggunakan hak pilih saya secara tepat. Saya memutuskan untuk tidak lagi menjadi "Golput" sebagaimana sebelumnya. Untuk itu saya sangat mengapresiasi apa yang coba dilakukan oleh teman-teman dari KontraS, yaitu dengan memfasilitasi saya sebagai rakyat dan pemilih, untuk dapat melihat sekaligus menguji kemampuan bakal caleg pilihan saya, terutama dalam hal kemampuan caleg tersebut apakah memang memiliki perspektif yang sesungguhnya akan kemanusiaan, yang dapat berjanji dan bertanggung-jawab untuk memperhatikan, menyelidiki, dan menegakkan HAM dalam setiap tindakan legislatifnya.